Connect with us

9 Tugas Prioritas Kapolri Baru, ini Daftarnya

Djuni Thamrin (Dosen UBHARA Jakarta)

Hukum

9 Tugas Prioritas Kapolri Baru, ini Daftarnya

JAKARTA (galaksi.id)— Terpilihnya Komjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai Kalpori baru setelah mengikuti fit and proper di DPR RI mempunyai sembilan tugas pokok dan prioritas menurut pengamat sosial keamanan, Djuni Thamrin. Menurutnya, tugas tersebut dapat dioperasikan dengan menggunakan predictive policing.

Pertama, jelas Djuni, konsolidasi internal Polri, khususnya kendali terhadap kekompakan Kasatwil mulai dari tingkat Mabes sampai jajaran terendah di tingkat Kapolsek. Pemetaan terhadap kinerja dan permasalahan masing-masing kasatwil dapat segera dipetakan. Sehingga Kapolri mempunyai dash board atau information room yang sangat high digital untuk menyimpan dan memetakan semua sejarah dan potensi kejahatan dari seluruh wilayah di Indonesia.

“Meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dengan mengoptimalkan kerja inteljen yang terhubung dangan perangkat analisis statistik yang setiap saat bisa di runing untuk memberikan informasi peta dan prediksi kerawanan di setiap sudut wilayah Indonesia dalam riil time. Ilustrasinya seperti peta kecelakaan dan prediksinya dalam bidang lantas,” tugas kedua Kapolri baru dalam tulisa panjang Djuni.

Lebih lanjut Djuni yang juga Kepala LPPMP Ubhara Jaya itu menjelaskan, tugas ketiga, memonitor penampilan gaya hidup glomor dari kalangan Polri dan keluarganya. Rebut simpati dan hati rakyat melalui giat-giat kemanusiaan di berbagai lini seperti distribusi sembako untuk Covid-19, jalankan operasi terhadap kriminal diberbagai jajaran, kembangkan giat bersama masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, khususnya dari ancaman sel-sel tidur teroris atau kelompok simpatisannya. Jalankan giat intelejen lebih intensif lagi untuk memetakan potensi gangguan dan ancaman keamanan lokal.

Sedangkan yang keempat, untuk Polda Metro, Jabar dan Jateng, segera mengkonsolidasikan kerjasama, khususnya terhadapat ancaman keamanan yang berselubung agama. Sel Ormas radikal dengan jaringannya, harus segera dijinakan dengan mengarahkan mencari bukti utama mereka adalah organisasi yang makin mengarah pada teror, melakukan tindak kekerasan di berbagai daerah dan mengganggu keamanan.

Baca juga  Gelar Workshop, Ubhara Jaya ingin Tingkatkan Kualitas Calon Reviewer Penelitian dan Pengabdian

“Membuat pokja atau satgas ekonomi untuk mengawal kegiatan percepatan ekonomi yang saat kini mengarah pada penyusutan dan stagnasi. Bantu segara upaya pemerintah untuk menggerakan dan menggairahkan perekonomian, termasuk sektor pariwisata di Bali dan berbagai daerah. Pemerintah perlu segera mengalokasikan program yang mengarah pada penguatan ekonomi seperti pemakaian hotel-hotel untuk kegiatan rapat dan seminar dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kapasitas ekonomi tidak boleh susut dari kemampuan naturalnya. Pelibatan tenaga kerja yang terkena PHK dapat dikembalikan secara berangsur-angsur, terutama untuk mengurangi potensi gangguan keamanan,” tulisnya pada tugas yang kelima.

Tugas yang keenam menurut Djuni, melakukan segera tindakan Gakkum yang terukur untuk kasus intoleran, teror dan kriminal untuk mengembalikan rasa aman rakyat dan kembangkan kerjasama dengan masyarakat sipil dalam mengatasi ancaman gangguan keamanan yang menggunakan agama dan SARA.

“Polri perlu mengambil inisitif untuk mengawal distribusi program Bansos, BLT dan bantuan pada rakyat miskin, seperti pada awal covid-19 sehingga simpati dan trust warga kembali terbangun,” sambung Djuni.

Bangun segera, tugas ke delapan menurutnya, analisis yang berbasis data dengan menggalang kerjasama dengan pusat-pusat penelitian keamanan yang ada di beberapa perguruan tinggi seperti Puskamnas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, UI, PTIK untuk membangun skenario ancaman dan penangannya dalam jangka menegah dan panjang, serta intervensi dan peran strategis Polri yang harus dijalankan.

“Kampanyekan dan kawal kehidupan ekonomi sektor informal dan manfaatkan digital ekonomi buat kelompok informal ini. Sektor-sektor informal termasuk sektor enterteiment yang banyak menampung tenaga kerja di aktifkan kembali dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk pemantauan kesehatannya. Ilustrasinya, tempat ngumpul, tempat bernyanyi diberikan pemisah kaca atau apapun. Itulah normal baru. Ngobrol pakai masker dan shield face atau pemisah di meja. Ekonomi bergerak pada saat manusia berkumpul,” pungkas Djuni dengan tugas yang kesembilan dalam tulisan yang terbit pada RRI.CO.ID itu. (Ranza)

Risalah Kebenaran

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

To Top