{"id":5171,"date":"2025-02-02T13:10:30","date_gmt":"2025-02-02T06:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/galaksi.id\/?p=5171"},"modified":"2025-02-02T13:56:06","modified_gmt":"2025-02-02T06:56:06","slug":"usai-pilkada-ylbh-madura-minta-kpu-dan-bawaslu-se-jawa-timur-tidak-anggarkan-sewa-mobil-lagi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/galaksi.id\/usai-pilkada-ylbh-madura-minta-kpu-dan-bawaslu-se-jawa-timur-tidak-anggarkan-sewa-mobil-lagi\/","title":{"rendered":"Usai Pilkada, YLBH-Madura Minta KPU dan Bawaslu Se-Jawa Timur Tidak Anggarkan Sewa Mobil lagi"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SUMENEP, galaksi.id,<\/strong>&#8211; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Jawa Timur agar tidak memperpanjang sewa mobil yang peruntukannya untuk operasional komisioner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hal ini untuk menghormati dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 1\/2025 demi efisiensi anggaran yang semangatnya sudah dapat dimengerti yaitu karena ada problem keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama tahun anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mobil operasional komisioner, kata Kurniadi selaku Pembina YLBH-Madura, merupakan fasilitas yang bersifat pendukung dan penunjang dalam melaksanakan tahapan Pilkada, sehingga setelah pilkada usai, kebutuhan atas mobil operasional menjadi tidak terukur dan pemborosan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penghapusan item anggaran sewa mobil, kata Kurniadi, bisa efesiensi anggaran hampir mencapai 15 milyar, yaitu dengan mengasumsikan harga sewa mobil per\/unit adalah sebesar Rp. 5 juta, dengan rasio komisioner dan Korsek se-Jawa Timur, termasuk komisioner KPU dan Bawaslu propinsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Setidaknya akan ada efesiensi sedikitnya 13 milyar rupiah bila anggaran sewa mobil komisioner dihapus ya&#8221;, terang Kurniadi kepada wartawan melalu pesan teks (02\/02).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, kata Kurniadi, pihaknya meminta Komisi-II DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kerja-kerja penganggaran KPU dan Bawaslu secara berjenjang, dimulai dari Pusat, Propinsi hingga Kabupaten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lebihlanjut, aktivis yang populer dengan julukan Radja Hantu ini mengatakan, bahwa pengawasan tersebut sekaligus akan bermanfaat untuk menjadi tolak ukur kreteria komisioner KPU dan Bawaslu pada rekruetmen di masa mendatang.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artinya, kata Kurniadi, komisioner yang masih menganggarkan sewa mobil, sepatutnya harus dinyatakan cacat integritas, sehingga di masa depan tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dipilih menjadi komisioner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Yang masih menganggarkan, agar jangan dipilih di masa mendatang&#8221;, Terang Kurniadi kepada wartawan melalui pesan teksnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPU dan Bawaslu Se-Jawa Timur Tak Boleh Anggarkan Sewa Mobil lagi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SUMENEP,- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Jawa Timur agar tidak memperpanjang sewa mobil yang peruntukannya untuk operasional komisioner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hal ini untuk menghormati dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 1\/2025 demi efisiensi anggaran yang semangatnya sudah dapat dimengerti yaitu karena ada problem keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama tahun anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mobil operasional komisioner, kata Kurniadi selaku Pembina YLBH-Madura, merupakan fasilitas yang bersifat pendukung dan penunjang dalam melaksanakan tahapan Pilkada, sehingga setelah pilkada usai, kebutuhan atas mobil operasional menjadi tidak terukur dan pemborosan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penghapusan item anggaran sewa mobil, kata Kurniadi, bisa efesiensi anggaran hampir mencapai 15 milyar, yaitu dengan mengasumsikan harga sewa mobil per\/unit adalah sebesar Rp. 5 juta, dengan rasio komisioner dan Korsek se-Jawa Timur, termasuk komisioner KPU dan Bawaslu propinsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Setidaknya akan ada efesiensi sedikitnya 13 milyar rupiah bila anggaran sewa mobil komisioner dihapus ya&#8221;, terang Kurniadi kepada wartawan melalu pesan teks (02\/02).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, kata Kurniadi, pihaknya meminta Komisi-II DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kerja-kerja penganggaran KPU dan Bawaslu secara berjenjang, dimulai dari Pusat, Propinsi hingga Kabupaten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lebihlanjut, aktivis yang populer dengan julukan Radja Hantu ini mengatakan, bahwa pengawasan tersebut sekaligus akan bermanfaat untuk menjadi tolak ukur kreteria komisioner KPU dan Bawaslu pada rekruetmen di masa mendatang.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artinya, kata Kurniadi, komisioner yang masih menganggarkan sewa mobil, sepatutnya harus dinyatakan cacat integritas, sehingga di masa depan tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dipilih menjadi komisioner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Yang masih menganggarkan, agar jangan dipilih di masa mendatang&#8221;, Terang Kurniadi kepada wartawan melalui pesan teksnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPU dan Bawaslu Se-Jawa Timur Tak Boleh Anggarkan Sewa Mobil lagi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SUMENEP,- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Jawa Timur agar tidak memperpanjang sewa mobil yang peruntukannya untuk operasional komisioner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hal ini untuk menghormati dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 1\/2025 demi efisiensi anggaran yang semangatnya sudah dapat dimengerti yaitu karena ada problem keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama tahun anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mobil operasional komisioner, kata Kurniadi selaku Pembina YLBH-Madura, merupakan fasilitas yang bersifat pendukung dan penunjang dalam melaksanakan tahapan Pilkada, sehingga setelah pilkada usai, kebutuhan atas mobil operasional menjadi tidak terukur dan pemborosan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penghapusan item anggaran sewa mobil, kata Kurniadi, bisa efesiensi anggaran hampir mencapai 15 milyar, yaitu dengan mengasumsikan harga sewa mobil per\/unit adalah sebesar Rp. 5 juta, dengan rasio komisioner dan Korsek se-Jawa Timur, termasuk komisioner KPU dan Bawaslu propinsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Setidaknya akan ada efesiensi sedikitnya 13 milyar rupiah bila anggaran sewa mobil komisioner dihapus ya&#8221;, terang Kurniadi kepada wartawan melalu pesan teks (02\/02).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, kata Kurniadi, pihaknya meminta Komisi-II DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kerja-kerja penganggaran KPU dan Bawaslu secara berjenjang, dimulai dari Pusat, Propinsi hingga Kabupaten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lebihlanjut, aktivis yang populer dengan julukan Radja Hantu ini mengatakan, bahwa pengawasan tersebut sekaligus akan bermanfaat untuk menjadi tolak ukur kreteria komisioner KPU dan Bawaslu pada rekruetmen di masa mendatang.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artinya, kata Kurniadi, komisioner yang masih menganggarkan sewa mobil, sepatutnya harus dinyatakan cacat integritas, sehingga di masa depan tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dipilih menjadi komisioner.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Yang masih menganggarkan, agar jangan dipilih di masa mendatang&#8221;, Terang Kurniadi kepada wartawan melalui pesan teksnya. Fandi\/Red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SUMENEP, galaksi.id,&#8211; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Jawa Timur agar tidak memperpanjang sewa mobil yang peruntukannya untuk operasional komisioner. Hal ini untuk menghormati dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 1\/2025 demi efisiensi anggaran yang semangatnya sudah dapat dimengerti yaitu karena ada problem keuangan pada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":64,"featured_media":5173,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[784,772,785],"class_list":["post-5171","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-birokrasi","tag-bawaslu-jatim","tag-kpu-jatim","tag-sewa-mobil-operasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/posts\/5171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/users\/64"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=5171"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/posts\/5171\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/media\/5173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=5171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=5171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/galaksi.id\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=5171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}