Connect with us

    Ekonomi

    Sektor Kelautan dan Perikanan Minim Sumbang PAD Bangkalan, DPD KNTI: Pasti Ada Salah di Regulasinya

    Spread the love

    BANGKALAN (galaksi.id)— Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Masyarakat Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Bangkalan berencana akan segera menyampaikan hasil kajian dan usulannya kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya yang berkenaan dengan rencana strategis Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan, termasuk yang berkaitan dengan masalah masyarakat nelayan.

    Menurut DPD KNTI Bangkalan, sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bangkalan tidak begitu serius memperoleh perhatian dari pemerintah, khususnya dari Pemkab Bangkalan. Hal ini karena sumbangannya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya dan masih berkutat di angka 8%.

    Menurut Suryadi S.E selaku ketua DPD KNTI kabupaten Bangkalan, kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD sangat tidak sebanding dengan luas wilayah laut Bangkalan yang demikian luas dan menyimpan banyak potensi sumberdaya laut.

    “ini pasti ada yang salah, baik dari rencana strategis maupun regulasi Pemkab dalam pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,” Pungkas Suryadi kepada awak media ini melalui Chatt Whats’App (25/02).

    Selain itu, kata Suryadi, pemerintah Bangkalan juga lemah dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat nelayan, terutama selama di masa pandemi, dan apalagi di masa penghujan dimana mata pencaharian nelayan sangat merosot.

    “Selama ini tidak pernah ada perhatian pemerintah kepada nasib nelayan disaat musim penghujan, padahal kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab prioritas pemerintah,” Tandas suryadi.

    Harapannya, kedepan nasib nelayan sebagai salah satu penopang perekonomian negara harus mendapat perhatian lebih intensif karena faktanya negara Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas dibanding daratan.

    Menurut Suryadi, sebagai negara maritim luas wilayah laut 3,25 Juta M², lebih luas dari luas daratan yang hanya 2,01 Juta M² daratan, seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah.

    Lebih lanjut Suryadi menyampaikan bahwa KNTI selaku organisasi yang memang fokus dan dari awal berkomitmen mengawal nasib nelayan tradisional ingin mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah, agar bersinergi membangun perekonomian berbasis kerakyatan.

    “Kita semua punya tanggung jawab yang sama dalam memikirkan kesejahteraan rakyat terkhusus Masyarakat nelayan dengan ide dan aktualisasi yang cermat dan tepat sasaran” Tegas Suryadi selaku ketua DPD KNTI Kabupaten Bangkalan kepada awak media ini.

    DPD KNTI Bangkalan, menurut Suryadi, telah menyiapkan proposal usulan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kerangka mengdongkrak kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD. (Admin).

    Newsletter Signup

    Comments

    Sejumlah Proyek Bansos di Sumenep Diduga Bermasalah, YLBH-Madura Janji Akan Segera Datangi Kejati

    Hukum

    Dianggap Tak Becus Ngurus BPNT, Sekda dan Kadinsos diBeri Hadiah Pakaian Dalam Wanita

    Peristiwa

    Setelah Dilaporkan Dugaan Korupsi oleh Warganya, Kades Errabu Balik Mengancam Warga Melakukan Tindak Pidana Pencemaran

    Hukum

    Sambangi Kantor Bupati dan Kejari Sumenep, Warga Desak Dugaan Korupsi DD dan ADD Desa Errabu Diusut Tuntas

    Hukum

    Advertisement
    Newsletter Signup