PAMEKASAN (galaksi.id)— Sejumlah massa aksi yang menamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) kembali melakukan aksi tabur-tabur BH dan CD (Celana Dalam) di depan kantor Bupati Pamekasan, hari ini, Rabu, 24 Februari 2021, sejak jam 10.00 Wibb dan membubarkan diri pada sekitar jam 12.30 Wibb.
Meski tidak ditemui oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Massa tetap melanjutkan aksinya dengan mengantung poster, BH, CD dan bahkan menabur-naburkan BH dan CD wanita tersebut di depan kantor bupati tersebut.
Tidak hanya dihadiahi BH dan CD wanita, Massa juga menuntut Sekda Pamekasan, Totok Hartono, dan Kepala Dinas Sosial, Tarsun, agar mundur dari jabatannya. Pasalnya, keduanya, dinilai tidak tegas melaksanakan tugas-tugas jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris Tim Koordinasi (Tikor) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“ Sekda dan Kadinsos tidak bersikap tegas terhadap beberapa Agen Pelaksana Program yang menakar paket sembako dan menetapkan harga seenaknya sendiri,” ucap Basri dalam orasi aksinya.
Menurut Koordinator Aksi (Korlap), Basri, pelaksanaan Program BNPT tersebut telah dinyatakan tidak Standart sehingga telah dikeluarkan Rekomendasi oleh DPRD Pamekasan, nomor : 460/617/432.100/2020 tentang standarisasi beras BPNT.
“Agen bermasalah belum di blokir. Rekomendasi DPRD pun tidak dilaksanakan. Apa itu namanya kalau bukan kurangajar dan tidak becus?,” teriak Basri dalam orasi aksinya.
Basri menambahkan, pihaknya dari awal sudah mendiskusikan segala persoalan BPNT ini hingga melahirkan sebuah kesepakatan antara pihaknya dan tikor, hingga pihaknya sangat kecewa serta curiga ada main mata antara pihak tikor kabupaten dengan pihak tertentu yang diuntungkan dalam perogram BPNT ini.
“Kalau tidak ada main mata tidak mungkin kasus ini mengendap dan mereka bersikap kurangajar begini hingga berani melabrak aturan yang ada,” jelas Basri.
Sementara itu, Ketua Tikor BPNT Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono, hingga berita ini tayang belum memberikan keterangan. (SQ).
