SUMENEP, galaksi.id,- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang baru dilantik pada tanggal 09 Oktober 2024 yang lalu, disasar ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITA) Aqidah Usmuni Terate Sumenep, hari ini, Senin, 14 Oktober 2024.
Kendati demikian, sepanjang aksi dilakukan, Ketua DPRD H. Zainal Arifin, maupun unsur pimpinan lainnya tidak ada yang menemui demonstran, sehingga 5 (lima) orang perwakilan demonstran langsung masuk menyeruduk ke gedung kantor DPRD, memasuki setiap ruang pimpinan mengecek keberadaan mereka, akan tetapi kesemuanya tidak terlihat batang hidungnya.
Meskipun para aktivis sempat ditemui oleh salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kiai Sami’oeddin, di ruang kerja komisi empat, perwakilan demonstrans tidak meladeninya. Pasalnya, yang mereka cari adalah pimpinan dewan. Bukan Anggota.
Kehadiran massa demonstran ini untuk meminta pertanggung jawaban dan/atau meminta penjelasan dari Ketua DPRD atas nama H. Zainal atas tindakannya yang melakukan persekusi terhadap sejumlah wanita tunasusila beberapa waktu yang lalu, di Desa Beluk Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep.
Para aktivis menuding tindakan H. Zainal tersebut sebagai tindakan yang merendahkan kaum perempuan dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan karena wanita tunasusila tersebut, memiliki hak privasi yang harus dilindungi oleh setiap orang. Bukan justru dipermalukan.
“Para PSK itu juga manusia yang privasi dan derajatnya juga harus dijaga. Mereka manusia seperti kita. Mereka bekerja seperti itu karena tuntutan ekonomi, mungkin itu pekerjaan kotor, tapi bukan berarti mereka harus dihinakan”, Terang Ketua PMII STITA Aqidah Usmuni Hulil Amsari kepada wartawan (14/10).
Lebih lanjut Hulil mengatakan, tindakan H Zainal tersebut dinilai tendensius dan beraroma politis yaitu untuk bergagah-gagahan demi membangun citra pribadinya selaku anggota DPRD yang hendak berlaga dalam perebutan kursi ketua di DPRD, dengan mengorbankan rakyat kecil.
Indikasi tendensius dan politis itu dapat diketahui dari pasca kejadian dimana hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari H. Zainal tersebut untuk memenuhi janjinya membersihkan Sumenep dari wanita tunasusila karena menurut pihaknya tempat yang dijadikan praktek prostitusi bukan hanya ada di Desa Beluk Ares mainkan banyak ditemukan di beberapa desa lainnya.
“Kenapa hanya satu tempat, kalau serius semua tempat termasuk di hotel-hotel harus dirazia juga, lakukan pengawasan dengan ketat dan tutup semua rumah pelacuran di Sumenep,” tegas Hulil.
Para demonstran membawa berbagai pamflet tulisan memakai kertas. Salah satunya bertuliskan, “Ketua DPRD Sumenep tidak ada, mungkin lagi cari PSK”.
Perlu diketahui, ketua DPRD H. Zainal, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), sejak menjabat sebagai pimpinan DPRD Sementara melakukan penggerebegan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Desa Beluk Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep, dengan cara mempertontonkan wajah pelaku kepada publik tanpa sensor serta dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan. (Fandi/red).
