SUMENEP (galaksi.id)— Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Desember 2020 yang lalu, Achmad Fauzi-Eva, sampaikan visi misi dan penegasan program prioritas rencana kerja pemerintahannya diacara Serah Terima Jabatan dari Bupati Sebelumnya hari ini, Minggu, 07/03/2021, di Pendopo Keraton Sumenep;
Achmad Fauzi yang juga didampingi oleh Wakilnya, Nyai Hj. Dewi Khalifah., SH., MH., M.Pd.I ini, dihadapan hadirin serta terdapat pula Gubernur Jawa Timur, menegaskan kembali visi misi pemerintahannya, yakni meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Sumenep yang Unggul, Mandiri, dan Sejahtera.
Visi misi tersebut menurut Fauzi akan diimplementasikan ke dalam 4 pokok kerja prioritas, antara lain (1) Membangun kualitas sumber daya manusia dengan berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, (2) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan penguatan kawasan ekonomi berbasis dari hulu ke hilir, (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif dalam melayani masyarakat, dan (4) Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan berkearifan lokal.
Terhadap visi misi dan program prioritas Bupati baru tersebut, Kurniadi selaku Aktivis Prodem dan sekaligus sebagai Pengamat Politik dan Hukum di Kabupaten Sumenep ini menilainya apatis karena visi dan misi tersebut tidak didukung oleh sumberdaya aparatur birokrasi yang kompeten.
Bahkan, Kurniadi menilai terdapat beberapa pimpinan OPD, mulai dari Camat hingga Kepala Dinas, tak lebih dari sekadar sekelompok Para Penjilat yang kosong melompong dari visi perbaikan, kecuali hanya soal bagaimana bisa menambah pendapatan pribadi.
Menurut Kurniadi, bagaimanapun bagusnya visi dan program kerja Bupati, namun apabila tidak terlebih dulu dilakukan perombakan terhadap aparaturnya, terutama di kalangan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka program bagus tersebut hanya akan dimanipulasi dan diimplementasikan secara menyeleweng oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Lebih lanjut Kurniadi menyatakan bahwa untuk mewujudkan mimpi istimewanya tersebut, Bupati Sumenep harus melakukan perombakan terhadap sejumlah OPD, dan mengangkat Tim Khusus yang akan menerjemahkan mimpi tersebut menjadi berbagai program yang dapat diukur berdasarkan nalar yang logis.
“Yang paling minimal Bupati perlu mengangkat Tim Khusus dari unsur akademisi yang kredibel dan kompeten, terutama yang memiliki pengelaman luas dalam melakukan kegiatan pemberdayaan,” ujar Kurniadi melalui sambungan telpon selulernya kepada awak media ini (07/03).
Tim Akademis pun, bila kerjanya hanya mengajar dan tidak pernah terlibat dalam pergumulan Advokasi dan pemberdayaan masyarakat, tidak dapat diandalkan untuk menjadi tim khusus karena tim khusus tidak hanya diperlukan landasan teori melainkan kemampuan dan keterampilan teknis.
Ditanya mengenai siapa saja pimpinan OPD yang harus diganti, Kurniadi mengelak untuk menjelaskan lebih rinci karena akan diserahkan melalui surat khusus kepada bupati.
“Nantilah, nanti saya akan bersurat khusus kepada Bupati mengenai nama-nama itu disertai alasannya kenapa harus diganti,” ujar Kurniadi tegas. (Wafi).
