SUMENEP (galaksi.id)— Sebuah percakapan panas muncul di berbagai obrolan, baik obrolan warung kopi maupun di group sosial media berkenaan dengan tidak ditemukannya 3 orang jenazah korban akibat tenggelamnya Kapal Berhasil-2 yang tenggelam pada tanggal 15 Februari 2021 lalu di perairan Gili Raja Kec. Gili Genting Sumenep.
Sejumlah warga menilai kalau pencarian selama ini cenderung sia-sia karena mencarinya hanya menyisir wilayah permukaan laut padahal sangat dimungkinkan tubuh korban tidak mengapung di atas permukaan air laut melainkan terjebak didalam kapal yang tenggelam tersebut.
Dalam obrolan di salah satu group Whats’App yang anggotanya khusus hanya terdiri dari warga Desa Lobuk dari berbagai latar belakang, petani, guru, pengacara, PNS, TNI, dan pengusaha, berkesimpulan pencarian haruslah dilakukan dengan cara menyelam dan mengangkat bangkai kapal dari dasar laut tersebut.
Tidak dilakukannya upaya pencarian dengan mengangkat bangkai kapal yang di dalamnya diyakini terdapat tubuh korban, diyakini oleh warga sebagai bentuk kelemahan dari kepemimpinan Kepala Desa Lobuk, yakni tidak mampu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan tindakan.
Menurut warga, terdapat 2 instansi pemerintah yang memiliki kemampuan melakukan pencarian ke dasar laut, yakni Tim SAR dan Lantamal Surabaya. Akan tetapi karena dua instansi ini tidak dilibatkan untuk melakukan tindakan penanganan.
Salah seorang warga yang tergabung sebagai anggota group mengaku sudah konfirmasi kepada Lantamal Surabaya akan tetapi memperoleh jawaban bahwa sampai saat ini pihaknya belum memperoleh adanya permintaan untuk melakukan kegiatan pencarian ke dasar laut.
Tidak dilakukannya upaya selam ke dasar laut, ditambah lagi dengan adanya informasi bahwa pihak Lantamal Surabaya belum memperoleh permintaan untuk melakukan kegiatan pencarian, selanjutnya menyudutkan Kepala Desa Lobuk yang dianggapnya tidak mampu bekerja, yaitu tidak mampu bersinergi dengan pihak-pihak terkait.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Desa Lobuk, Moh. Saleh., SPd.I., MPd., menyatakan sangat menghargai kritik warga. Pihaknya juga mengakui perlunya dilakukan upaya pencarian melalui selam dan mengangkat bangkai kapal dari dasar laut.
Kendati demikian, Moh. Saleh menyatakan bahwa upaya mendatangkan tenaga selam seperti dimaksud warga merupakan tindakan yang berada diluar kemampuannya karena jaringan itu hanya dimiliki oleh Pemerintah di atasnya, yakni Pemkab Sumenep, Pemprov Jatim, Polairud dan TNI.
Menurut Moh. Saleh, pihaknya tidak sepatutnya dijadikan sasaran kritik karena yang lebih bertanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan dan pencarian korban akibat kapal tenggelam adalah Pemerintahan diatasnya, yakni Pemkab Sumenep yang punya Basarnas, Pemprov Jatim yang punya Tim SAR, Polri punya Polairud, dan TNI punya Lantamal.
Lebih lanjut Moh. Saleh menyatakan pihaknya menyadari perasaan warga terutama keluarga korban untuk memperoleh jenazah keluarganya. Kendati demikian pihaknya menyadari keterbatasan kemampuannya.
Moh. Saleh berharap Forkompimda yang didalamnya terdiri dari Polres dan Kodim, segera mengambil langkah. Pertama, supaya dirinya tidak dinilai buruk oleh warga, kedua, upaya itu memang menjadi kewajiban pemerintah yang memiliki fasilitas. Baik fasilitas sumberdaya manusia (personel), alat, maupun biaya.
“Forkompimda sudah mengetahui peristiwa kecelakaan ini sehingga tidak perlu menunggu kami datang ngemis-ngemis minta bantuan dengan suatu dalih prosedur,” terang Saleh kepada awak media ini melalui chatt What’App (23/02).
Tim Basarnas Kabupaten Sumenep yang dihubungi oleh awak
Media ini mengaku tidak memiliki tenaga profesional untuk melakukan selam. Sedangkan Tim SAR Provinsi Jawa Timur hingga berita ini tayang belum memberikan tanggapan atas peristiwa ini. (Astri).
