SUMENEP (galaksi.id)– Gonjang-ganjing tentang Reaktivasi Kereta Api di Pulau Madura yang diklaim sebagai ide Bupati Sumenep Ach. Fauzi.,SH.,MH., dan bahkan dikabarkan Bupati tersebut telah bersurat kepada Presiden Jokowi sebagaimana diterangkan Bupati kepada Menteri Keuangan dan sejumlah pejabat lainnya tanggal 02/02/2023, potensi akan terus semakin memanas.
Pasalnya, selain dinyatakan sebagai ide konyol, kini Raja Hantu lebih berani lagi menyatakan bahwa ide tersebut tidak original berasal dari Bupati Sumenep, Ach. Fauzi., SH.,MH, karena pihaknya meyakini Bupati Sumenep hanya Bupati Boneka yang tunduk pada kepentingan tuannya, yakni Said Abdullah, paman yang juga merupakan Ketua Banggar DPR-RI.
Sosok yang dikenal sebagai aktivis hukum dan pro demokrasi di Madura ini mengaku bahwa setelah pihaknya mengetahui Bupati Sumenep melakukan aksi pamer di hadapan pejabat tinggi negara, pihaknya segera melakukan penelusuran dan investigasi terkait wacana tersebut.
‘Bupati Sumenep tak mungkin punya ide brillian seperti itu, ya. Ia hanya Bupati Boneka”, Terang Kurniadi kepada awak media melalui sambungan telponnya (20/02).
Dikatakan Kurniadi, setelah pihaknya melakukan penelusuran dan investigasi keyakinannya terbukti dimana ide reaktivasi kereta api tersebut bukan berasal dari Bupati Sumenep, melainkan berasal dari Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2017.
Lebihlanjut Kurniadi mengatakan bahwa program tersebut untuk menyerap anggaran sebesar Rp. 3,37 Triliun untuk mengaktifkan lagi rel kereta api di kawasan Gerbangkertasusila, Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
Kendati demikian, pengujian relevansi program tersebut kata Kurniadi selanjutnya memerlukan pembenar berupa studi kelayakan sehingga program tersebut terlebih dulu dilakukan lelang berupa studi kelayakan yang nilai pekerjaannya adalah sebesar Rp. 840.000.000,- yang dikerjakan oleh PT.SAT WINDU UTAMA.
Dikatakan Kurniadi, berdasarkan hasil penelitian tersebut, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), mengusulkan pengoperasian kereta api dengan surat tanggal 02 Juni 2017 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Usulan pengoperasian kereta api tersebut ditandatangani oleh Rektor UTM an. Dr. Muh. Syarif, dan Dewan Pembina an. Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI ke-6, dengan surat nomor: 01/UN46/DP/TU/2017, perihal: Pengoperasian kembali kereta api di Pulau Madura, tanggal 02 Juni 2017.
Lebihlanjut dikatakan Kurniadi, dari hasil penelitian tersebut selanjutnya telah melahirkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80/2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Wilayah Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto – Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertasusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
Kendati demikian, Kurniadi menegaskan bahwa proyek tersebut tidak bersifat mendesak karena arus transportasi di Madura lebih banyak hanya berupa mobilitas orang, sedangkan mobilitas barang hasil produksi industri nyaris tidak ada karena tidak ada industri manufaktur di Pulau Madura.
Kurniadi mengatakan, skala pemikirannya bukan memperbandingkan penting mana jalan tol dengan mereaktivasi kereta api, melainkan mendesak mana mereaktivasi kereta api dengan pembangunan infrastruktur kepulauan.
Sebelumnya diberitakan, Kurniadi menyatakan bahwa kebutuhan mendesak warga pulau Madura, terutama di Sumenep, adalah belum maksimalnya pembangunan infrastruktur terutama di kepulauan, antara lain kebutuhan terhadap listrik yang belum menyala dibeberapa tempat dan jaringan internet sangat terbatas.
Sementara itu, hingga berita ini tayang, pihak kampus UTM belum bisa dikonfirmasi (Ady/Red).
