SUMENEP (galaksi.id)- Berita dan diskusi panas diberbagai Group Whats’App (WAG) tentang Pemkab Sumenep akan memberi seragam gratis untuk siswa SD/MI di Kabupaten Sumenep, turut menarik perhatian Raja Hantu, Kurniadi.
Aktivis pendiri Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik (LAPDAP) Madura ini mengatakan program yang akan menelan dana lebih dari Rp. 3 Milyar tersebut memang patut memperoleh perhatian publik karena dananya bersumber dari APBD.
Selain itu, dikatakan Kurniadi, program tersebut merupakan potret dari situasi kejiwaan kepemimpinan yang rentan diselewengkan menjadi Komuditas politik dan terutama, dikorup.
Untuk yang disebut pertama, Kurniadi mengatakan sudah ada indikasi awal yang mengarah kepada politisasi anggaran untuk kepentingan politik 2024 dimana program ini ditujukan untuk memudahkan ingatan pemili untuk tidak memilih pendatang baru.
Sedangkan potensi korup, dapat tergambar dari skema penganggaran yang dinilai tidak masuk akal alias tidak wajar, yaitu harga Perseragam berharga Rp. 200 ribu rupiah sedangkan dalam kenyataannya harga tertinggi dalam pembuatan seragam hanya Rp. 80 ribu, sehingga ada selisih lebih dari 100 prosen.
Dibawah situasi yang demikian, dikatakan Kurniadi, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan adalah memberikan penjelasan yang relevan dan masuk akal terkait anggaran yang fantastik tersebut.
Lebihlanjut dikatakan Kurniadi, kalau anggaran tesebut tidak dijelaskan kepada publik, kecurigaan mark-up dan korup akan terus tumbuh subur sehingga pada akhirnya justru potensi merugikan reputasi kepemimpinan Bupati itu sendiri.
“Kalau tidak terjelaskan dengan baik, justru akan merusak reputasi Bupati, ya!, Tegas Kurniadi kepada wartawan melalui sambungan telponnya (19/12/).
Bahkan, Kurniadi pun mendorong organ society di Kabupaten Sumenep untuk lebih serius dan melakukan langkah yang lebih nyata dari hanya sekadar berdiskusi dan bergosip karena efek yang akan ditimbulkan oleh program tersebut akan jauh lebih penting, termasuk kerugian negara. (Adi/Red).
