SUMENEP (galaksi.id)— Dr. Muhammad Ali Al Humaidy, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura, yang juga salah satu Tim Ahli Bupati Sumenep yang diangkat beberapa waktu yang lalu, ikut ambil bagian dalam menyoroti polemik Desa Matanair, terutama soal Pengangkatan Sekdes an. Ihsan Resandi yang diangkat oleh mertuanya sendiri menjadi sekdes.
Tidak seperti Ketua LAPDAP-Madura yang menilai pengangkatan Sekdes Matanair tersebut tidak ta’at Asas dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Dr. Muhammad Ali Al Humaidy, menilainya sebagai kebijakan yang biasa saja. Sebab, pengangkatan Sekdes oleh mertua kepada menantunya dinilai sama dengan ketika suami-istri bergiliran menjadi Kepala Desa.
Menurut Malhum, panggilan akrabnya, dalam negara demokrasi semua warga punya hak yang sama untuk menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan karena dipayungi oleh Undang-Undang. Termasuk menantu kades dapat sekaligus menjadi sekretaris desa dari mertuanya yang menjadi kades.
Artinya, kata Malhum, kalau anak/menantu tidak boleh menjadi perangkat desa, harus terlebih dulu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang karena salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah undang-undang atau regulasi yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, baik aspek sosial ekonomi, hukum dan politik.
“Fenomena anak/menantu menjadi aparat desa tidak apa-apa senyampang tidak bertentangan undang-undang, sama dengan fenomena suami-istri gantian jadi kepala desa,” tulis Malhum kepada awak media ini melalui chatt Whats’App (04/04).
Kendati demikian lebih lanjut Malhum mengatakan masyarakat harus memperkuat kontrolnya terhadap keluarga besar yang sama-sama menduduki jabatan dalam satu lembaga yang sama karena potensial terjadi penyalahgunaan kekuasaannya.
Perlu diketahui, Malhum dimintai komentarnya atas fenomena pengangkatan Sekdes Matanair yang mengandung kontroversi tersebut dari sudut pandang Demokrasi sesuai dengan keahliannya sebagai ahli dibidang ilmu-ilmu sosial dan justru karena keahliannya tersebut Malhum ditarik sebagai Tim Ahli Bupati Sumenep.
Bagi Malhum, keluarga besar sama-sama menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan dianggapnya tidak ada hubungannya dengan demokrasi karena dianggap sebagai hak yang sama bagi setiap warga negara untuk menduduki suatu jabatan dalam satu pemerintahan yang sama.
Sementara itu, salah seorang mantan aktivis Intra Kampus IAIN Madura, yang juga merupakan alumni pada IAIN Madura tersebut, Ach. Kheiril Wafi, menyebut kalau pendapat Malhum telah menggeser karakter Malhum dari semula terlihat idealis menjadi Tahu-Tempe.
Pasalnya, komentarnya tersebut tidak sesuai dengan apa-apa yang pernah diproduksi Malhum tentang Harmoni. Menurut Wafi, sebelum menjadi Tim Ahli Bupati Sumenep Malhum selalu mengatakan bahwa dalam suatu konstruksi demokrasi anak-bapak yang sama-sama menjabat dalam suatu pemerintahan dinilainya sebagai kemunduran demokrasi.
“Saya kira pendapat itu bukan dari pak Malhum ya. Bukan pak Malhum banget itu” Ujar Wafi sambil tertawa melalui Chatt Whats’App kepada awak media ini. (Red).
