JAKARTA, galaksi.id,–Rekrutmen Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tahun anggaran 2025 yang di sorot Pegiat Peduli Rakyat Jelata (Pelita) akhirnya mendapatkan respon cepat dari Kementrian Koperasi RI terkait hasil seleksi.
Rspon ini muncul terkait sistem seleksi administrasi yang menyisakan sejumlah persoalan serius, mulai dari munculnya nama ganda, tertulis NIK, hingga ada yang tertulis dengan huruf “A”.
Dalam unggahan yang dirilis oleh galaksi.id, Selasa, (16/9/2025) kemarin “Rekrutmen PMO KDKMP Kementerian Koperasi 2025 Disorot Pelita, AAC Dinilai Serampangan” Pelita menyoroti lemahnya sistem pendaftaran yang memungkinkan satu orang bisa mendaftar berkali-kali. Bahkan, ada peserta yang tercatat hingga empat kali dalam daftar kelulusan.
Meski kritik cukup tajam, pihak Kementerian Koperasi dinilai cukup cepat dalam merespons. Tidak butuh waktu lama, melalui akun resmi Instagram Kemenkop pada Kamis (18/9/2025), kementerian langsung meninjau kembali hasil seleksi administrasi, sekaligus berjanji memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, adil, profesional dan berkualitas melalui penyelenggara baru.
Sorotan publik ini juga mendapat Apresiasi H. Hasani Bin Zuber, S.IP., M.KP. Anggota Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Koperasi, dia menilai bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianggap remeh.
“Respon cepat dari Kementerian patut diapresiasi. Kami melihat ada itikad baik dari pemerintah untuk tidak menutup mata terkait kelemahan yang ada. Justru ini momentum penting untuk membangun sistem seleksi yang lebih profesional ke depan,” tegasnya
H. Hasani Bin Zuber, S.IP., M.KP. atau yang akrab disapa Ra Hasani ini mengatakan, bahwa sorotan publik ini seharusnya memang tidak dianggap sebagai bentuk serangan, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial. Kritik yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi selanjutnya agar rekrutmen PMO KDKMP benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
Tidak hanya itu, ia menekankan, perbaikan sistem rekrutmen bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi adalah kunci. Jika masyarakat percaya pada proses seleksi, maka hasilnya pun akan lebih mudah diterima. Kita ingin Kementerian Koperasi menjadi contoh praktik rekrutmen yang bersih dan profesional,” pungkasnya. (Fandi/Red).
