‎Nelayan Sumenep Keluhkan Kapal Survei Migas, Efendi Desak Pemerintah Turun Tangan

Redaksi
By Redaksi
5 Min Read
‎Nelayan Sumenep Keluhkan Kapal Survei Migas, Efendi Desak Pemerintah Turun Tangan (Ilustrasi)
Foto : Efendi Pradana, S.Psi. (Aktivis Prodem) Pada Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Anggaran Publik (LAPDAP) Madura

SUMENEP,galaksi.id,- Aktivitas survei seismik 3D untuk eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di perairan Sumenep, Jawa Timur, menuai keluhan nelayan tradisional. Mereka disebut mengalami gangguan saat melaut akibat aktivitas kapal-kapal survei.
‎
‎Aktivis dan pegiat demokrasi Pantura Sumenep, Efendi Pradana, S.Psi., meminta pemerintah turun tangan memastikan kegiatan eksplorasi migas tidak merugikan masyarakat pesisir.
‎
‎Efendi menyebut keluhan nelayan muncul di sejumlah kawasan Pantura Sumenep, seperti Slopeng, Badur, Legung, dan wilayah sekitarnya. Nelayan mengeluhkan dugaan pengusiran serta pembatasan aktivitas penangkapan ikan.
‎
‎”Jangan sampai kita berbicara tentang besarnya investasi migas, tentang potensi kekayaan alam dan masa depan ekonomi daerah, tetapi melupakan nasib nelayan yang setiap hari harus berjuang di laut. Bagi mereka, laut bukan proyek investasi. Laut adalah dapur kehidupan,” kata Efendi.
‎
‎Berdasarkan informasi yang disampaikan nelayan, kegiatan survei seismik 3D melibatkan sejumlah kapal, di antaranya Discoverer 2, Discoverer 3, dan tiga kapal lainnya. Nelayan juga menyebut adanya dugaan pengawalan KRI Raden Eddy Martadinata.
‎
‎Informasi mengenai identitas kapal, pola operasional, serta pengawalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
‎
‎Efendi meminta pemerintah menjelaskan dasar pembatasan aktivitas nelayan, termasuk batas wilayah operasional survei dan pihak yang memiliki kewenangan menerapkannya.
‎
‎”Kalau memang ada pembatasan wilayah demi keselamatan survei, harus dijelaskan secara terbuka. Tetapi jangan sampai kewenangan operasional diterjemahkan sebagai kebebasan untuk menghalangi masyarakat mencari nafkah tanpa kejelasan dasar hukum. Nelayan juga memiliki hak yang harus dihormati,” ujarnya.
‎
‎Soroti dugaan kerusakan jala dan rumpon
‎
‎Selain gangguan aktivitas melaut, Efendi juga menyoroti laporan dugaan kerusakan jala dan rumpon milik nelayan yang dikaitkan dengan aktivitas kapal Anugerah Bersama 17.
‎
‎Dia meminta laporan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi. Jika kerusakan terbukti disebabkan aktivitas kapal, pihak yang bertanggung jawab diminta memberikan penyelesaian.
‎
‎”Jala dan rumpon itu modal kerja nelayan. Mereka tidak bisa begitu saja mengganti semuanya ketika rusak. Kalau aset mereka rusak, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai nelayan kehilangan modal, kehilangan kesempatan melaut, kemudian harus menanggung sendiri seluruh kerugiannya,” ungkapnya.
‎
‎Menurut Efendi, terganggunya aktivitas melaut berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga nelayan. Ketika nelayan tidak bisa mencari ikan, pendapatan rumah tangga ikut terancam.
‎
‎Dia menilai pemerintah perlu melihat persoalan tersebut tidak hanya dari sisi kegiatan industri, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
‎
‎Pertanyakan sosialisasi survei
‎
‎Efendi juga mempertanyakan sosialisasi kegiatan survei seismik yang sebelumnya disebut telah dilakukan di tingkat kabupaten.
‎
‎Dia meminta pemerintah memastikan sosialisasi benar-benar menjangkau nelayan yang beraktivitas di wilayah terdampak.
‎
‎”Kalau pemerintah menyatakan sosialisasi sudah dilakukan, kami ingin tahu kapan pelaksanaannya, siapa saja yang hadir, bagaimana respons masyarakat, dan apakah nelayan yang setiap hari melaut di wilayah tersebut benar-benar dilibatkan. Jangan hanya menyebut sudah sosialisasi, tetapi masyarakat yang berada di lapangan justru masih kebingungan,” ujarnya.
‎
‎Efendi juga meminta pemerintah menyediakan saluran pengaduan yang jelas bagi nelayan yang mengalami kerugian, termasuk kerusakan alat tangkap maupun rumpon.
‎
‎Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui ke mana harus melapor, siapa yang menindaklanjuti, serta bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian.
‎
‎Minta Pemkab dan Pemprov turun tangan
‎
‎Efendi mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret. Dia mengingatkan persoalan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial jika keluhan masyarakat tidak ditangani.
‎
‎”Kalau persoalan maritim ini terus dibiarkan, saya khawatir akan berdampak terhadap kondusivitas masyarakat. Ketika keresahan tidak mendapatkan jawaban, ketika kerugian tidak mendapatkan penyelesaian, maka persoalan bisa berkembang lebih jauh. Pemerintah harus bergerak sekarang, bukan setelah konflik terjadi,” tegasnya.
‎
‎Dia mendorong pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan antara nelayan, operator kapal, pemerintah desa, instansi terkait, dan unsur pengamanan.
‎
‎Pendataan nelayan terdampak, verifikasi kerusakan alat tangkap, penjelasan perizinan, serta kepastian batas operasional survei seismik dinilai perlu segera dilakukan.
‎
‎Efendi menegaskan dirinya tidak meminta kegiatan investasi dihentikan tanpa alasan. Namun, dia berharap eksplorasi migas tetap memperhatikan hak masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
‎
‎”Jangan sampai laut Sumenep menjadi tempat yang menjanjikan keuntungan besar bagi industri, tetapi justru menghadirkan ketidakpastian bagi nelayannya. Mereka hanya ingin bisa melaut dengan aman, mendapatkan ikan, pulang membawa penghasilan, dan memastikan keluarganya tetap bisa hidup layak,” pungkasnya. Fan/Red.
‎

- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article