Endus Rencana Mentarget Tersangka Lain, Kurniadi Tuding Penyidik Lakukan Penyelundupan Hukum!

hasip
By hasip
4 Min Read
Endus Rencana Mentarget Tersangka Lain, Kurniadi Tuding Penyidik Lakukan Penyelundupan Hukum! (Ilustrasi)
Foto : Kurniadi, SH., Kuasa Hukum H. Abd. Kadir (Alm).

SUMENEP, galaksi.id, – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) melontarkan kritik pedas terhadap langkah penyidik Satreskrim Polresta Sumenep dalam menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/299/IX/2026/SPKT Polresta Sumenep/Polda Jatim tertanggal 7 September 2026.

Pasalnya, setelah terlapor tunggal dalam berkas tersebut, almarhum H. Abd. Kadir, meninggal dunia dan terbukti bukan pelaku, penyidik justru diendus tengah membidik tersangka lain dari kalangan ahli waris, yaitu Ayyub. Salah satu Ahli Waris tertua Pewaris dari hasil perkawinannya dengan istri pertama pewaris.

Tim Legal YLBH-Madura Bidang Investigasi dan Advokasi, Kurniadi, SH., yang juga merupakan Penasehat Hukum Almarhum H. Abd. Kadir, menuding keras rencana pengalihan target tersebut sebagai bentuk “penyelundupan hukum”.

Advokat yang populer dengan julukan Raja Hantu ini mengatakan rencana Penyidik untuk mentarget Tersangka dari kalangan ahli waris lainnya, merupakan langkah yang tidak berdasar hukum. Menabrak legalitas Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kami mengendus adanya upaya penyidik untuk memaksakan perkara ini tetap hidup dengan mentarget tersangka lain, yakni Ayyub, yang notabene anak kandung sekaligus ahli waris tertua pewaris dari istri pertama. Ini jelas penyelundupan hukum dan cacat prosedur yang fatal!” Tegas Kurniadi kepada wartawan melalui pesan Whats’App (Sabtu/21/11).

Tiga Dosa Prosedural dan Materiil Penyidik

Kurniadi membedah tiga alasan mutlak mengapa penyidikan perkara LP/B/299/IX/2026 tidak bisa digeser kepada ahli waris dan wajib segera dihentikan:

  • Terlarang Menggeser Delik Biasa ke Delik Aduan: Laporan awal pelapor Sayyidah membidik almarhum H. Abd. Kadir sebagai pihak luar dengan konstruksi penggelapan biasa. Namun, begitu fakta penyidikan mengarah kepada Ayyub (sesama ahli waris / anak tiri pelapor), kualifikasi pidananya berubah total menjadi penggelapan dalam keluarga yang bersifat delik aduan relatif (relatieve klachtdelicten).

Menurut Kurniadi, syarat penuntutan delik aduan bersifat absolut: subjek aduan harus spesifik sejak awal. Penyidik dilarang keras mengonversi laporan orang luar yang sudah wafat menjadi jerat pidana bagi ahli waris tanpa pengaduan khusus yang sah.

  • Objek Harta Waris Belum Dibagi Bukan Ranah Pidana: Kapal peninggalan yang dijual oleh Ayyub berstatus harta warisan yang belum terbagi (boedel waris) dan hasilnya dipakai melunasi utang sah almarhum ayahnya.

Mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MA No. 136 K/Kr/1973), penjualan harta waris belum terbagi oleh salah satu ahli waris tidak memenuhi unsur “barang milik orang lain” dalam Pasal 486 KUHP Nasional.
Persoalan ini mutlak ranah keperdataan di Pengadilan Agama, bukan penggelapan.

  • Perkara Sudah Mati Demi Hukum: Terlapor yang namanya tercantum secara spesifik dalam laporan polisi adalah H. Abd. Kadir. Selain terbukti salah sasaran (error in subjecto), yang bersangkutan telah meninggal dunia sehingga kewenangan menuntut pidana otomatis gugur demi hukum.

Desak Kapolres Segera Terbitkan SP3

YLBH-Madura mengingatkan jajaran Polresta Sumenep agar tidak memaksakan kriminalisasi terhadap ahli waris yang justru beriktikad baik melunasi utang orang tuanya sebelum pembagian warisan.

“Jangan paksakan perkara yang secara formil maupun materiil sudah mati. Kami mendesak Kapolres dan Kasat Reskrim Polresta Sumenep menghentikan akrobat prosedur ini dan segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” pungkas Kurniadi.

Sementara itu, hingga berita ini tayang, awak media belum dapat mengkonfirmasi keterangan dari pihak penyidik. (Fan/Red).

- Advertisement -
Share This Article